Tatib DPR ini bertujuan untuk mendorong kinerja pengawasan DPR agar lebih efektif.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa peraturan DPR yang baru disahkan di paripurna itu bertentangan dengan undang-undang
Dalam rancangan peraturan tersebut adalah di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A.
